OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LOCAL GOVERNMENT TOURISM PUBLIC POLICY - Wijaya, Andy Arya Maulana; Sa'ban, L.M. Azhar; Nastia, Nastia (Jurnal Administrasi Negara, 2024)
Kebijakan pariwisata daerah pasca pandemi covid 19 perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah, guna mengembalikan sumber pendapatan yang dapat diperoleh pada sektor ini. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah Collaborative Governance (CG), konsep yang mengedepankan kolaborasi multi stakeholder ini dapat ditinjau sebagai model tata kelola bidang pariwisata maupun dalam membuat keputusan publik di daerah, namun CG seringkali hanya berorientasi pada penjelasan menyangkut peran stakeholder pada sebuah kebijakan, dan belum memberikan konsep yang jelas dalam merumuskan kapasitas masing-masing stakeholder yang terlibat dalam tata kelola bidang pariwisata. Kabupaten Buton Tengah adalah salah satu wilayah di yang mengedepankan kolaborasi dalam tata kelola pariwisatanya mulai dari promosi hingga kegiatan atau event pariwisata daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi eksisting dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, dan melakukan elaborasi terhadap peluang konsep collaborative governance yang dapat diterapkan sebagai desain kebijakan pariwisata daerah. Penelitian dilakukan melalui kaidah penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawacara kepada pemerintah daerah dan stakeholder relevan, selain itu analisis kajian juga dibantu dengan artikel relevan, dokumen, wawancara informan kunci serta penelusuran online yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Buton Tengah dapat menerapkan model collaborative governance melalui pendekatan peran stakeholder menggunakan model pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media). Betapapun demikian konsep ini memiliki beberapa tantangan yang berasal dari political-will pimpinan daerah, kepercayaan kolektif masyarakat, serta standarisasi akubtabilitas bagi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pariwisata daerah.