THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION: INSTITUTIONAL ARRANGEMENT FOR IMPLEMENTING COURT DECISION - Paradizsa, Irlandi; Susanto, Budi (Jurnal Administrasi Negara, 2023)
Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU AP) diciptakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan. Kepada masyarakat, UU AP ini memberikan penjaminan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kepada aparatur negara, undang-undang ini memberikan perlindungan tuntutan pidana atas kebijakan yang telah mereka ambil apabila telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun pada implementasinya, pelaksanaan dari UU AP masih belum optimal dikarenakan belum dilembagakannya pelaksana kontrol putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kerangka kelembagaan yang dimungkinkan sebagai pelaksana kontrol hasil putusan PTUN. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan metode sosio-legal yang bersumber dari studi literatur yang dianalisis dengan teknik content analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan ada beberapa Lembaga dalam Administrasi Pemerintahan yang berpotensi untuk menjadi pelaksana kontrol hasil putusan PTUN dan ditemukan juga alur kerangka kelembagaan yang dimungkinkan dalam pengimplementasiannya.